Maklumatkepri.com. Kota Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang mengikuti Forum Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi dengan tema Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota. Forum dialog dihadiri oleh Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah secara online (Zoom meeting) di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Tanjungpinang. Selasa, (15/9/2026).
Forum ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah didampingi Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat, serta Kadis Lingkungan Hidup, Kepala Bappelitbang, dan Kadis Kominfo kota Tanjungpinang.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa dalam hal transisi energi kuncinya dari pemerintah daerah yang punya wilayah, anggaran dan design program, baik dengan kemampuan sendiri maupun dukungan international.
“Kita punya terget diberbagai sektor, baik hutan energi, limbah industri, dengan total penurunan emisi yang sudah ditetapkan. Konsumsi energi juga terjadi diwilayah perkotaan, yang artinya kunci transisi energi Indonesia ada ditangan Wali Kota dan Bupati. Maka dengan adanya Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif jangan sampai transisi energi justru menaikkan biaya hidup, dan jangan sampai dibebankan kepada rakyat kecil. Berikan peran pada rakyat untuk menikmati ekonomi hijau,”. Pesan Bima Arya.
Sementara itu Wako Lis Darmansyah menjelaskan bahwa dialog tingkat tinggi merupakan langkah strategis Pemko Tanjungpinang dalam menerjemahkan kebijakan transisi energi nasional ke dalam aksi nyata di tingkat kota, yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berkeadilan dan tidak membebani rakyat kecil.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang sepakat untuk mengambil bagian dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional. Namun tantangan utama di daerah adalah bagaimana menerjemahkan target nasional yang besar menjadi program dan kegiatan konkret di tengah keterbatasan fiskal serta berbagai kewajiban pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah,”. Jelas Wako Lis.
Lanjut Lis menjelaskan, bahwa kondisi fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam mengembangkan program transisi energi. Alokasi transfer dari pemerintah pusat yang mengalami penyesuaian turut berdampak terhadap ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
“Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk tetap memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, sanitasi, pelayanan publik, serta berbagai belanja wajib lainnya. Jadi persoalannya bukan kami tidak memiliki komitmen terhadap transisi energi. Komitmen itu ada, namun kita juga harus melihat kemampuan daerah. Jangan sampai target dan kebijakan yang ditetapkan justru tidak dapat diterjemahkan, karena ruang fiskal pemerintah daerah sangat terbatas,” jelasnya. (Red)
