Maklumatkepri.com. New York-Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pentingnya membangun ketahanan nasional sebagai fondasi bagi kawasan yang stabil dan sistem multilateral yang mampu menjawab tantangan global. Hal tersebut disampaikan Menlu RI dalam Pernyataan Nasional Indonesia pada Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York (26/9).
“Delapan puluh satu tahun lalu, Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir dengan sebuah keyakinan dan tujuan yang sama, yaitu untuk tidak menyerahkan masa depan umat manusia kepada perang dan perpecahan,” ujar Menlu Sugiono.
Delapan dekade terakhir telah membawa berbagai kemajuan. Namun, dunia juga terus menghadapi berbagai krisis dan konflik. “Pelajarannya jelas, yaitu agar perdamaian dan kemakmuran dapat bertahan, multilateralisme juga harus tangguh. Ini berarti multilateralisme harus mampu beradaptasi, merespons, dan yang terpenting, memberikan hasil,” tegas Menlu Sugiono.
Membangun multilateralisme yang tangguh dimulai dari membangun ketahanan setiap negara. Menlu Sugiono berbagi pengalaman Indonesia dalam memperkuat ketahanan nasional melalui kemandirian pangan dan ketahanan energi, investasi pada pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan ekonomi yang mampu menghadapi berbagai guncangan.
Sebagai negara dengan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia juga menempatkan persatuan dalam keberagaman, demokrasi, HAM, dan supremasi hukum sebagai bagian penting dari ketahanan nasional. “Dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Rote, Indonesia adalah satu rakyat, satu bangsa,” ujar Menlu Sugiono.
Ketahanan di tingkat nasional selanjutnya menjadi fondasi bagi ketahanan kawasan. Menlu Sugiono mencontohkan ASEAN yang selama hampir enam dekade mampu mengelola perbedaan, menjaga komunikasi, dan terus mencari titik temu. “Persatuan dan sentralitas ASEAN memungkinkan kawasan untuk tetap membuka ruang dialog dan kerja sama dengan semua mitra, termasuk di tengah meningkatnya kompetisi strategis.”
Pada tingkat global, Menlu Sugiono menggarisbawahi peran PBB yang tidak tergantikan. Namun, PBB dan sistem multilateral juga harus terus bertransformasi agar lebih representatif, tangkas, dan mampu memberikan hasil konkret. “Jawaban terhadap multilateralisme yang belum sempurna bukanlah mengurangi multilateralisme. Jawabannya adalah multilateralisme yang lebih baik,” tegas Menlu Sugiono.
Menlu RI menegaskan bahwa Palestina merupakan salah satu ujian paling nyata bagi sistem multilateral. “Palestina bukan hanya persoalan satu kawasan. Isu Palestina merupakan ujian apakah sistem multilateral mampu menegakkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya dan memberikan hasil ketika paling dibutuhkan,” ujarnya.
Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina hingga hak menentukan nasib sendiri terpenuhi dan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat terwujud berdasarkan Solusi Dua Negara, sesuai hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional.
Menlu Sugiono turut menegaskan kesiapan Indonesia untuk terus mengambil bagian dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional melalui diplomasi dan mediasi, bantuan kemanusiaan, pembangunan perdamaian, serta kontribusi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.
Menlu Sugiono juga menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030 dengan tema “Fostering Unity, Advancing Peace.” Indonesia akan membawa pendekatan yang selama ini menjadi landasan politik luar negerinya, yaitu menjaga dialog agar tetap terbuka, membangun titik temu, menjunjung Piagam PBB secara konsisten, serta menerjemahkan tanggung jawab bersama menjadi kerja sama konkret.
Mengakhiri pernyataannya, Menlu Sugiono meneruskan seruan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu agar negara-negara semakin mendekat, bukan semakin menjauh.
“Ketika kita semakin dekat, mari kita juga saling memperkuat. Cukup kuat agar negara kita mampu menghadapi krisis, kawasan kita mampu menjaga kerja sama, dan institusi kita mampu memberikan hasil bagi masyarakat,” ujar Menlu RI.
“Hanya melalui ketahanan bersama, PBB akan cukup kuat untuk memenuhi janji yang kita buat 81 tahun lalu: masa depan yang damai bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (Deplu RI)
