Jakarta-Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) mengapresiasi langkah Polairud Polda Maluku Utara yang membantu 23 siswa SMP dan SMA menyeberang menuju sekolah di tengah keterbatasan akses transportasi di wilayah kepulauan.
Melalui Marnit Morotai, personel Polairud membantu para siswa dari Desa Samiamao menuju sekolah mereka di Desa Posi-Posi, Kecamatan Pulau Rao, Senin (5/10/2026).
Para siswa diantar menggunakan perahu fiber yang dibuat atas inisiatif personel Polairud. Perahu bermesin 15 PK tersebut dilengkapi life jacket dan diawaki dua personel untuk memastikan keselamatan selama perjalanan.
Ketua III PB PII, Risko Hardi, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat, khususnya anak-anak yang menghadapi kendala geografis untuk memperoleh pendidikan.
“PB PII mengapresiasi kepedulian Polairud Polda Maluku Utara. Ini bentuk nyata kehadiran Polri dalam mendukung akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah kepulauan,” kata Risko.
Risko menilai dukungan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah juga memiliki kewajiban memastikan terselenggaranya pendidikan dasar bagi masyarakat.
Karena itu, menurut dia, kondisi geografis kepulauan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk bersekolah. Dukungan transportasi yang aman menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan hak tersebut dapat diwujudkan.
“Ketika anak-anak harus menyeberangi laut untuk bersekolah, maka akses transportasi menjadi bagian penting dari pemenuhan hak pendidikan. Di sinilah kehadiran negara sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Selama proses penyeberangan, personel Polairud mengutamakan aspek keselamatan dengan menyediakan pelampung bagi para siswa serta mengawaki perahu dengan dua personel.
Layanan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap komitmen pemerintah dalam memperluas pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan kepulauan.
Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga mengalokasikan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan pada 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses pendidikan.
Dalam konteks tersebut, langkah Polairud Polda Maluku Utara di Morotai menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya bergantung pada pembangunan sarana sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai unsur negara untuk memastikan siswa dapat menjangkau tempat belajar.
Bagi 23 siswa di Morotai tersebut, perahu fiber yang disiapkan personel Polairud menjadi penghubung antara tempat tinggal dan sekolah mereka.
Kehadiran tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa semangat pemerataan pendidikan harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk pulau-pulau yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses transportasi. (Red)
