MaklumatKepri.com, BANJAR-Genap satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, kondisi sosial-ekonomi masyarakat justru berada di titik nadir. Gerakan Mahasiswa Kota Banjar (GMKB) menilai pemerintah daerah telah gagal total dalam menciptakan ekosistem kemandirian ekonomi, membuat Kota Banjar tidak lebih dari sekadar “kota transit” yang ditinggalkan penghuninya.
Krisis Lapangan Kerja: Banjar “Eror” Lowongan
Sorotan tajam tertuju pada nihilnya serapan tenaga kerja lokal. Berdasarkan pantauan aktivis di lapangan, bursa kerja atau job fair yang diadakan pemerintah hanya formalitas tanpa realisasi penempatan yang jelas.
”Coba cek papan pengumuman atau portal resmi pemerintah, hampir tidak ada lowongan kerja yang tersedia untuk warga lokal. Sektor industri stagnan, dan investasi yang dijanjikan hanya bualan kampanye. Banjar hari ini adalah kota yang ‘eror’ bagi pencari kerja,” tegas Juru Bicara Gerakan Mahasiswa Kota Banjar.
Eksodus Besar-Besaran: 90% Pemuda Pilih Jadi TKI
Kegagalan pemberdayaan ini berdampak sistemik pada visi masa depan generasi muda. Data internal yang dihimpun dari berbagai basis pergerakan menunjukkan tren yang sangat memprihatinkan:
90% Pemuda Banjar Memilih Merantau: Akibat tidak adanya kepastian ekonomi di tanah kelahiran, mayoritas lulusan SMA/SMK dan Sarjana di Banjar memilih mengadu nasib ke luar negeri atau kota besar.
Penyusutan Potensi Lokal: Kota Banjar kehilangan “otak” dan “tenaga” kreatifnya karena pemerintah lebih sibuk dengan urusan birokrasi ketimbang menciptakan peluang usaha.
Kartu Berdaya: Simbol Kebohongan Publik
Mahasiswa kembali menekankan bahwa Kartu Berdaya yang dijanjikan sebagai solusi pemberdayaan ekonomi justru menjadi bukti kegagalan paling nyata.
”Kartu Berdaya itu sekarang fungsinya cuma satu: jadi sampah plastik di dompet rakyat. Janji subsidi permodalan dan akses kerja melalui kartu itu terbukti 100% palsu. Sementara pemuda kita bertaruh nyawa di negeri orang (luar negeri) karena di rumah sendiri mereka tidak diberi jalan untuk berdaya,” tambahnya.
Pernyataan Sikap & Tuntutan
Atas dasar kondisi darurat tersebut, Gerakan Mahasiswa Kota Banjar menuntut:
Revolusi Lapangan Kerja: Pemerintah wajib menghadirkan minimal 1.000 lowongan kerja lokal dalam 6 bulan ke depan melalui kemitraan strategis, bukan sekadar pelatihan tanpa penempatan.
Audit Kartu Berdaya: Pertanggungjawabkan anggaran Kartu Berdaya yang tidak berfungsi. Jika tidak ada manfaat, segera hentikan pembodohan publik ini!
Insentif Pemuda Kreatif: Stop birokrasi berbelit untuk UMKM pemuda agar angka perantauan 90% bisa ditekan.
”Kami tidak akan diam melihat Banjar hanya menjadi kota tua yang ditinggalkan pemudanya. Jika Wali Kota tidak mampu memberdayakan rakyatnya sendiri, lebih baik angkat kaki dari pendopo
