Maklumatkepri.com. Jakarta-Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, M. Nasir Djamil, menyampaikan apresiasi sekaligus terima kasih kepada Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan atas sikap humanis dan keberaniannya menghadapi langsung massa dalam rangkaian peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-21, Sabtu (15/8/2026).
Nasir menilai langkah Kapolda Aceh yang secara langsung turun menemui, berdialog dan menenangkan masyarakat merupakan sikap gentleman sekaligus bentuk nyata kepedulian terhadap situasi keamanan dan keberlangsungan perdamaian di Aceh.
Menurutnya, keberanian Ruddi Setiawan yang baru beberapa pekan menjabat sebagai Kapolda Aceh untuk berjalan menemui massa tanpa menempatkan jarak berlebihan menunjukkan bahwa pendekatan keamanan tidak selalu harus dilakukan dengan kekuatan, tetapi juga melalui komunikasi dan sentuhan kemanusiaan.
“Inisiatif Kapolda Aceh Ruddi Setiawan berjalan sendiri tanpa pengawalan menemui dan berbicara langsung dengan masyarakat menunjukkan kepedulian dan keinginannya agar Aceh tetap damai,” ujar Nasir.
Politikus yang duduk di Komisi III DPR RI, komisi yang membidangi penegakan hukum, keamanan dan mitra kerja Polri tersebut, menilai pendekatan humanis Kapolda Aceh merupakan pilihan tepat untuk meredam situasi sekaligus mencegah persoalan berkembang menjadi konflik baru.
“Ketika menghadapi massa yang tidak terkontrol, cara humanis adalah pendekatan yang tepat dan berisiko rendah,” tegasnya.
Nasir menilai sikap Kapolda Aceh tersebut patut menjadi contoh bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat membutuhkan keberanian untuk membuka ruang dialog, terutama ketika situasi di lapangan mulai memanas.
Ia juga meminta seluruh jajaran yang menjadi mitra kerja Komisi III DPR RI, khususnya TNI dan Polri, terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Menurut Nasir, perdamaian Aceh bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.
“Soliditas antara TNI, Polri, pemerintahan lokal, pimpinan instansi vertikal, serta elemen masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menjamin Aceh tetap kondusif. Dengan kondisi yang aman dan damai, pembangunan dapat terus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Aceh,” pungkasnya.
Sikap Kapolda Aceh tersebut sekaligus menegaskan bahwa menjaga perdamaian bukan semata-mata tentang kekuatan, tetapi tentang keberanian untuk hadir, mendengar dan merangkul masyarakat. (Red)
