MaklumatKepri.com, Batam-Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Luki Zaiman Prawira, meminta jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Kepri menghentikan praktik pembangunan aplikasi yang tumpang tindih antar daerah.
Menurut dia, integrasi data dan sistem digital menjadi kunci percepatan transformasi pemerintahan berbasis elektronik.
Hal itu disampaikan Luki saat membuka Rapat Koordinasi Diskominfo se-Kepulauan Riau di Aula Graha Kepri, Batam, Selasa, 10 Februari 2026.
“Jangan sampai ada aplikasi yang tumpang tindih antara provinsi dan kabupaten/kota. Data harus terintegrasi agar pengambilan kebijakan lebih cepat dan akurat,” kata Luki.
Ia menegaskan, pada 2026 sinergi antar-Diskominfo tidak boleh berhenti pada koordinasi administratif semata.
Kolaborasi, menurut dia, harus berorientasi pada eksekusi program yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
“Kita tidak lagi berbicara siapa paling hebat. Tapi bagaimana berjalan beriringan dan menghadirkan layanan digital yang setara hingga ke pulau-pulau,” ujarnya.
Dalam arahannya, Luki menekankan empat fokus utama. Pertama, integrasi data dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kedua, pemerataan akses internet untuk menekan wilayah blank spot. Ketiga, penguatan keamanan siber di tengah meningkatnya ancaman digital.
Keempat, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), termasuk generative AI, guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Menurut dia, ancaman siber tidak mengenal batas administratif, sehingga koordinasi manajemen insiden harus diperkuat agar infrastruktur digital tetap aman dan terpercaya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kepri Hendri Kurniadi menyebut rakor tersebut menjadi forum strategis menyelaraskan kebijakan komunikasi publik, keamanan informasi, hingga penguatan statistik sektoral berbasis konsep Satu Data.
“Diskominfo memiliki peran sentral sebagai motor transformasi digital, pengelola komunikasi publik, serta penjaga keamanan informasi dan persandian,” kata Hendri.
Rakor dihadiri perwakilan Diskominfo kabupaten/kota se-Kepri.
Forum itu juga diisi paparan dari Bappeda Kepri dan sesi diskusi untuk memetakan tantangan di masing-masing daerah, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan penyelenggaraan pemerintahan digital yang lebih terintegrasi pada 2026, sejalan dengan agenda percepatan transformasi digital nasional.
