Wawako Raja Ariza Ajak Warga Kampung Bugis Cegah Narkoba Harga Pangan Berbeda Antarkios, Ini Penyebabnya Karang Taruna Kota Batam: Peringati Hari Sumpah Pemuda Ke-98, Ketua Karang Taruna Kota Batam Ajak Pemuda Bersatu, Berkarya dan Berjaya Untuk Kemajuan Batam Kinerja Pelabuhan Batam Tumbuh Solid hingga Triwulan III-2026: General Cargo Tembus 9,5 Juta Ton, Mobilitas Penumpang Capai 7,5 Juta Orang 3.100 Pelari Ikuti BTN KEPRI MoonRun 2026, Lari Malam Menjelajah Warisan Budaya Tanjungpinang BP Batam dan KI Kepri Perkuat Sinergi Keterbukaan Informasi Publik

Sumatera Selatan

DPP Gencar Sarankan Gubernur Bagikan Dana Banpres ke Puluhan Ribu Penderita ISPA

badge-check


					DPP Gencar Sarankan Gubernur Bagikan Dana Banpres ke Puluhan Ribu Penderita ISPA Perbesar

Maklumatkepri.com. Palembang-Karhutla di Sumatera Selatan masih berlangsung. Namun, persoalan yang kini semakin mendesak bukan hanya api dan asap, melainkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Data Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat 29.969 kasus ISPA sepanjang 30 Agustus hingga 19 September 2026. Bahkan dalam dua pekan terakhir, jumlah kasus menembus 10 ribu per pekan, yakni 10.126 kasus pada 6–12 September dan 10.020 kasus pada 13–19 September.

Lonjakan tersebut menunjukkan bahwa dampak asap karhutla telah menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret.

Ketua Umum DPP GENCAR Indonesia, Charma Afrianto, S.E., menyarankan agar dana Bantuan Presiden (Banpres) Rp30 miliar untuk penanganan karhutla juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat terdampak, khususnya warga yang mengalami ISPA.

“Kalau kasus ISPA sudah mencapai sekitar 10 ribu per minggu, masyarakat yang sakit harus menjadi perhatian. Penanganan karhutla jangan hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada perlindungan masyarakat yang menghirup asap,” ujar Charma.

Menurutnya, pemerintah dapat mengoptimalkan anggaran tersebut sesuai ketentuan untuk memperkuat pelayanan kesehatan, pemeriksaan warga terdampak, ketersediaan obat, perlindungan kelompok rentan, serta kebutuhan medis lainnya.

Charma juga meminta Gubernur Sumatera Selatan tidak perlu khawatir terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, penggunaan anggaran publik memang harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan takut diperiksa BPK. Kalau digunakan sesuai aturan dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat, justru pemeriksaan menjadi bagian dari pertanggungjawaban,” katanya.

Ia menegaskan, persoalan karhutla harus dilihat dari dua sisi: memadamkan sumber asap dan melindungi masyarakat yang terdampak asap.

Sebab, ketika puluhan ribu warga mulai terserang ISPA, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan dan kualitas udara segera dipulihkan.

“Yang kita hadapi bukan hanya api, tetapi masyarakat yang setiap hari menghirup asap. Mereka membutuhkan kehadiran negara,” tegas Charma.

Penulis: Yusuf Wicaksono
Editor  : Redaksi

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Hj.Eva Susanti Apresiasi Posbakum YBH-SSB, Dorong Sinergi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Palembang

28 Oktober 2026 - 22:36 WIB

Pengamat: Yayasan IGM Perlu Jujur Akui Ada Aktivitas Komersial, Status Nirlaba Tak Otomatis Bebas PBB

28 Oktober 2026 - 19:51 WIB

Harmoni Asa Usung Semangat Restorasi, Tawarkan Penguatan Aspirasi dan Pengembangan Kompetensi Mahasiswa POLSRI

28 Oktober 2026 - 01:36 WIB

Lemahnya Kelembagaan DPRD Sumsel Sikapi Karhutla, Pengamat: PAW Bisa Jadi Jalan Penyegaran

19 Oktober 2026 - 18:19 WIB

Ketua Umum DPP HIMPAL Kecam Keras Kekerasan terhadap Mahasiswa dan Wartawan di Mapolda Sumsel

14 Oktober 2026 - 17:54 WIB

Trending di Sumatera Selatan