MaklumatKepri.com, Tanjungpinang-Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah menghadiri Rapat Koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Kepri, Forkopimda dan Kepala Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau.
Rakor membahas terkait pengendalian inflasi dan kesiapan Pemda pada perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, Senin, 9 Maret di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepri.
Menteri Dalam Negeri Mumammad Tito Karnavian mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kondisi ekonomi daerah tetap stabil.
“Tentunya rakor hari ini juga kita akan bahas terkait langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah sebagai bagian dari upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat,” ucap Tito.
Selain menyampaikan angka inflasi nasional pada Februari 2026 sebesar 4,76 % (y-on-y) dan 0,68 % (m-to-m), Mendagri Muhammad Tito Karnavian, juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta optimalisasi realisasi pendapatan dan belanja daerah sebagai bagian dari upaya mendorong perekonomian nasional yang lebih stabil dan berkelanjutan.
“Kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi perlu terus dipantau secara cermat oleh pemerintah daerah. Hal ini penting karena stabilitas harga dan pergerakan ekonomi daerah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen utama yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah adalah melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Realisasi anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran diyakini mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di daerah,” jelas Tito.
Menanggapi hal itu Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menjelaskan sesuai data yang dipaparkan oleh Mendagri, untuk persentase realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Tanjungpinang masih termasuk kategori stabil dan aman.
“APBD merupakan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi. Sesuai hasil data yang dipaparkan bahwa untuk kota Tanjungpinang persentase pendapatan sebesar 7,88% dengan persentase belanja sebesar 6,07%, maka masih termasuk kategori imbang atau wajar,” ucap Lis.
Selain itu, Pemko Tanjungpinang juga siap mendukung berbagai program pemerintah pusat, termasuk Program 3 Juta Rumah yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang pada prinsipnya siap mendukung program nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak,” tutupnya.
