MaklumatKepri.com, Batam-Inspektorat Daerah Kota Batam terus memperkuat perannya sebagai quality assurance sekaligus early warning system dalam tata kelola pemerintahan. Melalui fungsi tersebut, setiap pengaduan masyarakat tidak hanya diterima, tetapi juga ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan tepat waktu.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Kota Batam, Yusfa Hendri, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang digelar di Gedung Inspektorat Batam, Batamcenter, Rabu (1/4/2026).
Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa pengaduan masyarakat memiliki posisi penting dalam mendorong perbaikan kinerja pemerintahan. Karena itu, setiap laporan yang masuk harus dikelola secara serius dan sistematis.
Pengaduan Masyarakat Jadi Pilar Transparansi
Yusfa menegaskan bahwa pengaduan masyarakat bukan sekadar laporan biasa. Sebaliknya, pengaduan merupakan bentuk partisipasi aktif publik dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Pengaduan masyarakat bukan sekadar laporan, tetapi merupakan bentuk partisipasi publik yang sangat berharga dalam mendukung perbaikan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia mendorong seluruh aparatur untuk mampu merespons setiap aduan dengan cepat dan tepat. Selain itu, pengelolaan yang baik juga akan memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pelayanan publik.
Tingkatkan Kapasitas APIP Lewat Bimtek
Untuk mendukung hal tersebut, Inspektorat menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yakni Ihsan Dirgahayu dan Muhammad Aldo Ferdian. Kehadiran mereka memberikan penguatan materi sekaligus praktik terbaik dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.
Melalui bimbingan teknis ini, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman baru, tetapi juga memperdalam mekanisme pengelolaan pengaduan yang efektif dan terintegrasi. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong sinergi antar perangkat daerah agar setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara optimal.
Dorong Pemerintahan yang Responsif dan Berintegritas
Lebih jauh, Yusfa menekankan pentingnya optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ia menyebut, APIP harus menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap pengaduan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dengan demikian, pelayanan publik di Kota Batam tidak hanya meningkat dari sisi kualitas, tetapi juga semakin berintegritas.
“Kami berharap kegiatan ini mampu memperkuat komitmen bersama dalam membangun budaya kerja yang responsif terhadap aspirasi masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin meningkat,” ujarnya.
Sinergi untuk Kepercayaan Publik
Pada akhirnya, pengelolaan pengaduan masyarakat yang baik akan bermuara pada meningkatnya kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa didengar dan ditindaklanjuti, maka hubungan antara pemerintah dan warga akan semakin kuat.
Melalui langkah ini, Inspektorat Daerah Kota Batam tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan aktif dalam membangun pemerintahan yang terbuka, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (IMJ)
