MaklumatKepri.Com. Tanjungpinang- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (6/4/2026). Forum strategis ini menjadi ajang penyelarasan program pusat dan daerah sekaligus merumuskan arah pembangunan Kepri ke depan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Pembangunan harus berkelanjutan, terintegrasi, dan tepat sasaran. Ini bukan sekadar perencanaan di atas kertas, tapi arah nyata untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam paparannya, Ansar membeberkan sejumlah prioritas pembangunan. Di sektor pendidikan, Pemprov Kepri akan memperluas beasiswa, memperkuat pendidikan vokasi, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Sementara di bidang kesehatan, peningkatan fasilitas rumah sakit, jaminan kesehatan daerah, hingga program beasiswa kedokteran terus didorong.
Pada sektor ekonomi, perhatian diarahkan pada penguatan UMKM, dukungan bagi nelayan dan petani, serta kelanjutan program subsidi bunga nol persen. Sedangkan di bidang infrastruktur, fokus utama meliputi konektivitas antarwilayah, program listrik desa “Kepri Terang”, hingga penyediaan air bersih.
Tak hanya itu, perlindungan sosial juga menjadi perhatian, mulai dari jaminan ketenagakerjaan hingga insentif bagi perangkat desa dan kader masyarakat.
Ansar juga memaparkan capaian pembangunan yang cukup menggembirakan. Angka stunting di Kepri berhasil ditekan menjadi 15 persen, sementara cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 98,43 persen, mengantarkan Kepri meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) kategori Pratama.
Di sisi lain, pelestarian budaya tetap menjadi prioritas, salah satunya melalui revitalisasi Pulau Penyengat sebagai pusat sejarah bahasa Melayu, termasuk rencana pembangunan museum dan monumen bahasa nasional.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang menyampaikan arahan secara virtual, mengapresiasi capaian Kepri yang dinilai impresif di tingkat nasional.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2025 mencapai 7,89 persen dengan inflasi terkendali di angka 3,54 persen. Bahkan, Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat pertumbuhan fantastis hingga 17,36 persen.
“Ini capaian yang luar biasa. Tapi tantangan ke depan juga tidak ringan, mulai dari tekanan global hingga potensi kenaikan harga energi,” ujarnya.
Bima menekankan pentingnya konsistensi visi pembangunan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan yang kuat, serta kolaborasi dan inovasi sebagai kunci menuju daerah maju.
Ia juga mengingatkan agar Musrenbang tidak menjadi agenda formalitas semata, melainkan benar-benar menyerap aspirasi masyarakat dan menghadirkan solusi konkret.
Selain itu, program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi sorotan. Pemerintah daerah diminta memastikan tata kelola program berjalan optimal, mulai dari rantai pasok hingga distribusi kepada masyarakat.
Di akhir kegiatan, Pemprov Kepri menyerahkan penghargaan kepada kabupaten/kota atas capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai bentuk apresiasi kinerja pengelolaan keuangan.
Musrenbang ini dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari jajaran pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah se-Kepri, hingga tokoh masyarakat—menandai kuatnya kolaborasi dalam mendorong pembangunan Kepri yang lebih maju dan berdaya saing.
