MaklumatKepri.com, Kota Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, didampingi Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat serta dihadiri perangkat daerah terkait dan lintas sektor lainnya, bertempat di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (13/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang memaparkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2026, kota Tanjungpinang mengalami inflasi bulanan (month to month/m-to-m) sebesar 0,38 persen dibanding Maret 2026. Sementara itu, inflasi tahun kalender (year to date/y-to-d) Januari hingga April 2026 tercatat sebesar 0,92 persen. Sedangkan inflasi tahunan (year on year/y-on-y) April 2026 terhadap April 2025 berada pada angka 3,25 persen dengan IHK sebesar 109,64.
Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Yulia Tri Mardani, menjelaskan bahwa angka inflasi bulanan Kota Tanjungpinang masih berada di bawah inflasi Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 0,43 persen, namun sedikit lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 0,13 persen. Kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada April 2026 dengan kenaikan sebesar 2,21 persen. Selain sektor transportasi, beberapa kelompok pengeluaran mengalami deflasi yang turut membantu menjaga stabilitas inflasi daerah, di antaranya kelompok pakaian dan alas kaki sebesar minus 1,38 persen, perawatan pribadi dan jasa lainnya minus 0,95 persen, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan minus 0,75 persen.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Raja Ariza menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus terus menjadi perhatian bersama melalui sinergi lintas sektor dan langkah antisipatif yang terukur.
“Meskipun inflasi tahunan masih berada pada level terkendali, pemerintah daerah bersama TPID harus tetap waspada, khususnya terhadap sektor transportasi dan stabilitas harga pangan pokok. Operasi pasar dan pengawasan distribusi harus diperkuat,” tegas Raja Ariza.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, dukungan kebijakan distribusi dan kepabeanan, serta koordinasi antarinstansi guna menjaga kelancaran arus barang dan stabilitas harga di daerah.
Selain itu, Raja Ariza juga menekankan agar seluruh perangkat daerah terkait untuk memperkuat pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok, memastikan pasokan tetap tersedia, terus memperkuat langkah pengendalian melalui operasi pasar, pemantauan harga secara rutin, dan koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder.
Dalam rakor tersebut juga dibahas strategi pengendalian inflasi yang disampaikan Bank Indonesia dalam paparannya, yakni dengan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Langkah-langkah tersebut diimplementasikan melalui operasi pasar murah, penguatan kerja sama antar daerah, peningkatan produktivitas pangan, optimalisasi peran BUMD sebagai offtaker, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi dan distribusi pangan.
Melalui rakor TPID ini, Pemko Tanjungpinang menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta melindungi daya beli masyarakat melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan. (Red)
