MaklumatKepri.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya skala prioritas dalam penyusunan program pembangunan daerah. Hal ini menyusul masih adanya kesenjangan antara besarnya kebutuhan pembangunan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
Pernyataan tersebut disampaikan Amsakar saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Batuampar di Sentosa Seafood Batam, Taman Pasifik Lot 1, Kamis (29/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Amsakar mengapresiasi kekompakan masyarakat dan tokoh setempat yang aktif mengawal usulan pembangunan sejak tahap rembuk warga, pra-Musrenbang, hingga forum tingkat kecamatan.
Menurutnya, Musrenbang menjadi ruang penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan strategis pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa setiap usulan harus diseleksi berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Total kebutuhan pembangunan Batam mencapai sekitar Rp9 triliun, sementara kemampuan APBD kita berada di angka Rp4,29 triliun. Artinya, ada selisih yang harus kita kelola dengan bijak melalui penentuan skala prioritas,” ujar Amsakar.
Amsakar juga memaparkan capaian sejumlah indikator makro ekonomi Batam yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi Batam tercatat mencapai 6,6 persen dan pada triwulan III 2026 diproyeksikan menembus angka 7 persen.
Selain itu, realisasi investasi juga meningkat signifikan hingga mencapai Rp69,3 triliun atau sekitar 115,5 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp60 triliun. Angka kemiskinan pun mengalami penurunan dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam tercatat sebesar 83,8, tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menunjukkan tren penurunan dan kini berada di angka 7,57 persen.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama.
Ada sinergi Pemko Batam, DPRD, Forkopimda, serta dukungan dunia usaha yang bahkan menyumbang sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan sekolah rakyat. Ini menjadi modal besar bagi Batam untuk melangkah lebih maju,” katanya.
Meski demikian, Amsakar mengakui masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya di sektor air bersih, pengelolaan sampah, dan penanganan banjir.
Terkait persoalan sampah, ia menjelaskan adanya kendala teknis di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur akibat penutupan Zona A oleh kementerian terkait. Kondisi tersebut sempat menyebabkan antrean panjang armada pengangkut sampah.
Namun, Pemko Batam telah mengambil langkah taktis melalui pemanfaatan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) serta normalisasi operasional di Zona B. Selain itu, dukungan pelaku usaha melalui bantuan pengerasan jalan menuju TPA senilai sekitar Rp3–4 miliar turut membantu memperlancar operasional.
“Pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan secara instan. Kendaraan harus mengantre hingga empat jam untuk mencapai lokasi penimbunan dengan ketinggian tumpukan mencapai 20 meter. Alhamdulillah, kondisi ini mulai terurai berkat kolaborasi berbagai pihak,” jelasnya.
Di sektor infrastruktur lainnya, Amsakar menyebutkan Pemko Batam terus memfokuskan perbaikan layanan air bersih di 18 kawasan stres air, serta melakukan normalisasi drainase dan pembangunan pompa guna meminimalkan titik-titik rawan banjir di wilayah perkotaan. (Red.)
