Maklumatkepri.com. Kota Tanjungpinang – Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah meminta pembinaan Posyandu tidak lagi dilakukan secara normatif, tetapi berbasis data dan persoalan nyata di masyarakat.
Manajemen administrasi, kata Lis, menjadi fondasi agar Posyandu mampu memetakan persoalan sosial dan kesehatan, mulai dari stunting, kemiskinan, hingga angka kelahiran dan kematian sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
Hal itu disampaikan Lis saat membuka Orientasi Pembinaan Posyandu Bidang Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas Kota Tanjungpinang Tahun 2026 di Hotel Aston Tanjungpinang, Senin (6/7).
Menurut Lis, Posyandu kini tidak lagi hanya melayani ibu hamil dan balita, tetapi telah berkembang menjadi layanan kesehatan sepanjang siklus hidup yang juga bersinggungan dengan berbagai persoalan sosial di masyarakat.
“Posyandu bukan hanya mengurus ibu hamil dan balita. Di sana ada persoalan kesehatan sekaligus persoalan sosial yang harus kita pahami melalui data,” ujarnya.
Karena itu, setiap Posyandu perlu memiliki pendataan yang berkesinambungan, mulai dari angka kelahiran, kematian, ibu usia subur, keluarga miskin, hingga berbagai indikator kesehatan masyarakat. Data tersebut harus terus disimpan dan diperbarui, bukan dimulai dari nol setiap kali terjadi pergantian program atau petugas.
Ia mencontohkan, data beberapa tahun sebelumnya tetap dibutuhkan untuk melihat perkembangan kondisi masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi berbagai program pemerintah.
Pemko juga menyiapkan sistem digital yang menghubungkan Posyandu dengan puskesmas sehingga riwayat pelayanan masyarakat dapat dipantau secara langsung. Melalui sistem itu, berbagai persoalan kesehatan dan sosial di setiap lingkungan dapat diidentifikasi lebih cepat.
Pola pelayanan Posyandu juga perlu berubah. Tenaga kesehatan dan kader tidak cukup menunggu warga datang saat jadwal pelayanan, tetapi aktif menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan.
“Kalau masyarakat belum datang karena berbagai alasan, kita yang harus jemput bola,” tambah Lis.
Pembinaan Posyandu, lanjutnya, perlu memiliki standar yang jelas dan dapat diukur. Setiap Posyandu harus memiliki daftar periksa (checklist) pelayanan, tingkat keaktifan kader, hingga penanganan persoalan yang ditemukan di lapangan agar hasil pembinaan dapat dievaluasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkesdalduk KB) Kota Tanjungpinang, Rustam, menjelaskan transformasi Posyandu telah mengubah layanan yang semula berfokus pada kesehatan ibu dan anak menjadi pelayanan sepanjang siklus hidup.
Layanan Posyandu kini mencakup ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif hingga lansia. Transformasi tersebut juga melibatkan berbagai sektor sebagai bagian dari pelayanan sosial dasar di masyarakat.
Rustam mengakui pelaksanaan transformasi Posyandu di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Orientasi ini digelar untuk menyamakan pemahaman tenaga kesehatan puskesmas dalam membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Posyandu.
“Pelaksanaan transformasi Posyandu di lapangan memang belum sepenuhnya sesuai harapan. Melalui orientasi ini kami ingin menyamakan pemahaman para pembina agar pelayanan Posyandu berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung pada 6–9 Juli dan diikuti 30 tenaga kesehatan puskesmas. Selanjutnya, Dinkesdalduk KB akan memberikan pembekalan kepada 145 kader Posyandu mulai 14 Juli agar pembinaan di lapangan berjalan dengan standar yang sama.
Materi disampaikan Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni, bersama narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
Sumber: MC TPI
Redaksi: Joni
