Prabowo Tegaskan Kembali: Indonesia Siap Mundur dari BoP Jika Tak Bantu Kemerdekaan Palestina

MalumatKepri.com, Jakarta-Presiden Prabowo Subianto kembali tegaskan komitmen Indonesia mundur dari Dewan Perdamaian (BoP) Gaza jika tak bantu kemerdekaan Palestina, disampaikan di hadapan para kiai dan ulama

Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan janji tegas terkait keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian (BoP) Gaza. Pernyataan ini disampaikan dalam acara silaturahmi dan dialog bersama 160 lebih kiai dan ulama. Pertemuan penting tersebut berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Kamis (5/3) malam, menarik perhatian publik luas.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari BoP. Keputusan ini akan diambil manakala lembaga yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump itu gagal membantu terwujudnya cita-cita rakyat Palestina. Tujuan utama Indonesia bergabung dengan BoP adalah untuk kemerdekaan Palestina dari zionis Israel, sebuah komitmen yang telah lama dipegang.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Cholil Nafis, yang hadir dalam pertemuan itu, membenarkan komitmen Presiden. Beliau menjelaskan bahwa tekad Presiden Prabowo adalah agar semua langkah di BoP berorientasi pada kepentingan dan kemerdekaan Palestina, serta tidak ada agenda lain yang lebih penting.

Komitmen Tegas Presiden Prabowo untuk Palestina
Presiden Prabowo Subianto secara gamblang menyatakan niat dan tujuan utama Indonesia dalam keanggotaan Dewan Perdamaian (BoP) Gaza. Beliau bertekad bahwa segala upaya yang dilakukan di BoP harus semata-mata demi kemerdekaan Palestina. Jika tujuan mulia ini tidak tercapai, Indonesia siap untuk menarik diri dari keanggotaan. Komitmen ini menjadi landasan kuat bagi kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu Palestina.

K.H. Cholil Nafis mengutip langsung pernyataan Presiden Prabowo, “Kalau memang saya tidak bermanfaat di BoP, saya akan mundur.” Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat Presiden untuk tidak berdiam diri jika keanggotaan Indonesia tidak memberikan dampak positif bagi perjuangan Palestina. Hal ini juga menegaskan prinsip kedaulatan dan keberpihakan Indonesia terhadap keadilan global.

Janji serupa juga pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo pada pertemuan sebelumnya di Istana, tepatnya pada 3 Februari 2026. Hal ini mengindikasikan konsistensi sikap pemerintah Indonesia terhadap isu Palestina dan peran BoP. Komitmen ini menekankan bahwa keberadaan Indonesia di forum internasional selalu berlandaskan pada kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak ada pembahasan yang mengaitkan BoP dengan serangan sepihak terhadap Iran, karena BoP spesifik untuk Palestina.

Efektivitas BoP dan Alternatif Perjuangan Palestina
Dalam kesempatan terpisah, K.H. Cholil Nafis mengungkapkan keraguannya terhadap efektivitas Dewan Perdamaian (BoP) sebagai alat perjuangan. Beliau menilai bahwa BoP mungkin tidak lagi menjadi forum yang efektif untuk membantu kemerdekaan Palestina. Hal ini didasari oleh pandangannya bahwa penggagas BoP, Amerika Serikat, serta salah satu anggotanya, zionis Israel, tidak menunjukkan gambaran yang baik dalam memihak perdamaian.

Kiai Cholil menyarankan agar Indonesia lebih fokus memaksimalkan peran organisasi lain yang sudah terbukti memiliki kapasitas dan pengaruh. Organisasi seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dianggap lebih potensial. Lembaga-lembaga ini memiliki rekam jejak dan struktur yang lebih kuat dalam mendukung isu-isu global, termasuk kemerdekaan Palestina, serta memiliki legitimasi internasional yang lebih luas.

Menurut Kiai Cholil, BoP saat ini tidak memberikan semacam gambaran baik, baik dari rekam jejak maupun keberpihakannya terhadap perdamaian. Beliau menegaskan bahwa Indonesia perlu memilih jalur perjuangan yang paling strategis dan efektif. Diskusi dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo tidak mengaitkan masa depan BoP dengan serangan sepihak terhadap Iran, menegaskan bahwa fokus BoP spesifik untuk Palestina dan tidak terkait dengan isu regional lainnya.