Maklumatkepri.com. Dompak- Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menerima silaturahmi dan audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Kepri Sodikin bersama Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam Agung Widodo beserta jajaran, di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan kepabeanan, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ), ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok, pengawasan barang, hingga pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Kepri.
Gubernur Ansar mengapresiasi komunikasi dan koordinasi yang selama ini terjalin baik antara Pemprov Kepri dan jajaran Bea Cukai. Menurutnya, sinergi antarlembaga sangat penting untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Komunikasi dan koordinasi kita selama ini sangat baik, lancar dan bagus. Mudah-mudahan kerja sama kita bisa berkelanjutan,” ujar Ansar.
Pemprov Siapkan Lahan untuk Bea Cukai Tanjungpinang
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ansar menyampaikan dukungan Pemprov Kepri terhadap penguatan sarana dan prasarana Bea Cukai, termasuk kebutuhan lahan untuk Bea Cukai Tanjungpinang.
Ia menjelaskan, Pemprov Kepri telah menyediakan lahan di kawasan Ibu Kota Provinsi Kepri di tepi laut. Lahan tersebut telah dilakukan penimbunan dan dalam kondisi siap untuk pembangunan.
“Lahan sudah kita berikan, sudah ditimbun, sudah matang, tinggal dibangun saja. Mungkin nanti Pak Kanwil bisa meninjau ke sana,” katanya.
Perkuat Pemahaman Masyarakat soal FTZ
Ansar juga menyoroti karakteristik Kepri sebagai daerah dengan sejumlah kawasan berstatus khusus, termasuk kawasan FTZ dan kawasan ekonomi khusus. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan koordinasi lintas instansi agar penerapan aturan dapat dipahami masyarakat secara baik tanpa menghambat aktivitas ekonomi.
Ia menilai masih terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa seluruh wilayah Kepri memiliki perlakuan yang sama karena provinsi ini memiliki kawasan FTZ. Padahal, perlakuan terhadap barang dan kegiatan perdagangan dapat berbeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kepri ini daerah yang punya privilege khusus. Ada kawasan pelabuhan bebas, ada kawasan ekonomi khusus. Perlakuannya tentu berbeda sesuai aturan perundangan,” jelasnya.
Terkait pergerakan barang dari kawasan FTZ menuju kawasan pabean, Ansar menilai diperlukan pengawasan bersama agar berbagai kemudahan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan, tidak disalahgunakan.
Ia mengapresiasi kebijakan Bea Cukai yang memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pulau-pulau. Namun, kelonggaran tersebut tetap harus diiringi pengawasan yang kuat.
“Kalau memang kebutuhan penting masyarakat di pulau-pulau, Bea Cukai pada saat-saat tertentu memberikan kelonggaran. Tapi ada yang memanfaatkan itu tidak untuk kebutuhan di pulau itu saja, kemudian dibawa lagi ke tempat lain,” ujarnya.
Ansar juga secara khusus menyoroti peredaran rokok ilegal dan barang-barang tertentu yang rawan disalahgunakan. Menurutnya, Pemprov Kepri bersama Bea Cukai perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Dorong Kemudahan Distribusi Barang di Wilayah Perbatasan
Dalam kesempatan itu, Gubernur Ansar mengungkapkan rencana Pemprov Kepri untuk berdiskusi dengan Menteri Perdagangan terkait kebutuhan barang di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas.
Menurutnya, karakter geografis Kepri yang didominasi wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda dengan daerah lain. Jarak antarpulau dan tantangan distribusi membuat ketersediaan barang perlu mendapat perhatian khusus.
Pemprov Kepri, kata Ansar, tengah menginventarisasi berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat di wilayah perbatasan, seperti bawang putih, bawang merah dan sejumlah kebutuhan lainnya.
“Kita akan mencoba bicara dengan Pak Menteri supaya diberikan ruang untuk impor barang-barang tertentu,” katanya.
Kebijakan tersebut, lanjut Ansar, tetap harus memperhatikan ketersediaan barang, stabilitas harga serta mekanisme pengawasan. Di sisi lain, peluang ekspor dari Natuna dan Anambas juga perlu dikembangkan agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung secara dua arah.
“Kalau kapal datang membawa barang impor kemudian pulang kosong, tentu pengusaha akan berhitung. Karena itu kita juga harus memastikan komoditas ekspor dari Natuna dan Anambas tersedia,” ujarnya.
Pasokan Barang Harus Sejalan dengan Target Pariwisata
Gubernur Ansar turut mengaitkan ketersediaan barang dengan target peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri. Sebagai salah satu destinasi wisata utama Indonesia, Kepri mendapat target kunjungan hingga 3 juta wisatawan mancanegara.
Menurut Ansar, peningkatan kunjungan wisatawan harus diikuti kesiapan pasokan kebutuhan masyarakat dan wisatawan agar tidak memberikan tekanan terhadap harga.
“Demand meningkat, supply harus kita jaga. Kalau pasokan terbatas, harga bisa meningkat,” katanya.
Untuk itu, Pemprov Kepri terus mendorong penguatan produksi pangan daerah, operasi pasar serta pengendalian distribusi guna menjaga stabilitas harga.
Ketersediaan kebutuhan pangan juga dinilai penting dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Selain itu, keberadaan Tol Laut yang melayani sejumlah wilayah secara berkala perlu diimbangi dengan ketersediaan stok yang memadai untuk menutup jeda distribusi antarpelayaran.
Pelayanan di Pintu Masuk Wisatawan Harus Beri Kesan Positif
Dalam bidang pariwisata, Ansar meminta dukungan Bea Cukai untuk memastikan pelayanan di pintu-pintu masuk wisatawan berjalan cepat, tertib dan memberikan kesan positif.
Menurutnya, pelayanan di pelabuhan maupun pintu masuk lainnya merupakan bagian penting dari citra Kepri sebagai daerah tujuan wisata internasional.
“Kita mesti pastikan kita bisa layani dengan baik, cepat. Jangan mempersulit turis, kecuali turis yang memang membawa barang-barang haram, itu wajib kita antisipasi,” tegasnya.
Ansar juga mengungkapkan Pemprov Kepri akan melakukan pembenahan terhadap persoalan porter dan taksi di sejumlah pintu masuk wisatawan, khususnya di luar Batam.
Ia menginginkan adanya sistem pengaturan porter yang jelas, mulai dari identitas, mekanisme pemanggilan hingga tarif yang transparan.
“Kita coba tertibkan itu. Karena kalau pintu masuknya tidak tertib, jadi omongan jelek orang nanti di negaranya masing-masing,” ujarnya.
Untuk membahas persoalan tersebut secara menyeluruh, Pemprov Kepri akan mengundang sejumlah pihak terkait, termasuk Bea Cukai, Angkasa Pura dan pengelola pelabuhan.
Bea Cukai Siap Perkuat Kolaborasi
Kepala Kanwil DJBC Kepri Sodikin menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Kepri terhadap pelaksanaan tugas Bea Cukai di daerah.
Ia menjelaskan, Kanwil DJBC Kepri memiliki wilayah kerja di seluruh Provinsi Kepri kecuali Batam. Sementara pelaksanaan tugas kepabeanan di Batam berada di bawah KPU Bea dan Cukai Batam.
Menurut Sodikin, Bea Cukai memiliki tugas memberikan fasilitasi sekaligus mendukung perekonomian melalui pelaksanaan fungsi kepabeanan, cukai, perpajakan, serta regulasi kementerian dan lembaga yang menjadi kewenangannya.
“Kami harap ke depan sinergi dan kolaborasi terjalin dengan baik, semata-mata untuk memberikan kontribusi dan dukungan ekonomi serta kesejahteraan kepada masyarakat Kepri,” katanya.
Sementara itu, Kepala KPU Bea Cukai Batam Agung Widodo menjelaskan bahwa Batam memiliki karakteristik khusus karena berstatus FTZ. Karena itu, pelaksanaan tugas di Batam tidak hanya mengacu pada ketentuan kepabeanan, tetapi juga ketentuan khusus yang berkaitan dengan FTZ.
Ia menyebut koordinasi dengan Pemprov Kepri selama ini telah berjalan baik, terutama terkait kebutuhan barang serta administrasi pemasukan dan pengeluaran barang dari kawasan FTZ.
“Kami harap komunikasi dan koordinasi tersebut terus diperkuat sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara cepat dan tepat,” ujarnya.
Ansar: Semua Berada dalam Satu Rumah untuk Membangun Kepri
Mengakhiri pertemuan, Gubernur Ansar menegaskan pentingnya membangun kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Kepri sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia.
Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada Batam, Tanjungpinang dan Bintan, tetapi juga harus memperkuat potensi daerah lain seperti Karimun, Natuna dan Anambas.
“Kita semua berada di satu rumah yang sama demi membangun Kepri. Saya berharap seluruh jajaran Bea Cukai di Kepri menjadi yang terbaik di Indonesia,” kata Ansar.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri Sarafuddin Aluan, Kepala Bappeda Kepri Aries Fhariandi, Kepala Dinas Pertanian, Kesehatan Hewan dan Tanaman Pangan Kepri Rika Azmi, Kepala Dinas Pariwisata Kepri Hasan, serta jajaran Kanwil DJBC Kepri dan KPU Bea dan Cukai Batam. (Red)
