Maklumatkepri.com. Dompak- Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (9/10/2026).
Anggota Komisi VI DPR RI yang turut dalam reses kali ini adalah Ida Nurlaela Wiradinata, Budi Sulistyono, Dewi Juliani, Unru Baso, Ida Fauziyah, Imas Aan Ubudiah, dan Rahmat Saleh.
Pertemuan tersebut membahas optimalisasi konektivitas pelabuhan dan sistem logistik terintegrasi untuk menekan disparitas harga serta memperkuat perekonomian wilayah kepulauan.
Gubernur Ansar menyampaikan bahwa konektivitas transportasi dan kelancaran distribusi logistik merupakan kebutuhan mendasar bagi Kepri yang memiliki karakteristik geografis didominasi wilayah laut dan terdiri atas ribuan pulau. Kondisi tersebut membuat ketersediaan transportasi yang terjangkau dan distribusi barang yang efisien menjadi faktor penting dalam pemerataan pembangunan.
“Bagi Kepulauan Riau, konektivitas pelabuhan dan sistem logistik bukan hanya persoalan transportasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan harga kebutuhan pokok, daya saing ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan dukungan dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan agar konektivitas antarpulau semakin baik dan biaya logistik dapat ditekan,” ujar Ansar.
Menurut Ansar, penguatan konektivitas perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pelabuhan, jaringan transportasi darat dan laut, hingga pusat distribusi barang. Pengembangan infrastruktur juga perlu memperhatikan kebutuhan pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyampaikan bahwa kunjungan reses tersebut menjadi kesempatan untuk melihat perkembangan konektivitas dan sistem logistik di Kepri, termasuk kontribusi Pelindo dalam mendukung distribusi barang dan menekan kesenjangan harga antarwilayah.
“Dengan karakteristik Kepulauan Riau yang sebagian besar wilayahnya berupa laut dan memiliki banyak pulau, konektivitas pelabuhan harus menjadi bagian dari sistem logistik yang terintegrasi. Kami ingin melihat bagaimana infrastruktur dan layanan pelabuhan dapat dioptimalkan untuk memperlancar distribusi barang, meningkatkan efisiensi, dan membantu mengurangi disparitas harga di masyarakat,” ujar Nurdin.
Ia menekankan pentingnya penguatan transportasi multimoda yang menghubungkan jalur laut, darat, dan udara, disertai pengembangan pelabuhan pengumpan (feeder ports) untuk meningkatkan frekuensi layanan ke pulau-pulau, termasuk wilayah terluar seperti Natuna.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi VI DPR RI juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan pelabuhan melalui sistem seperti Inaportnet dan Port Community System. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi waktu tunggu kapal, dan meningkatkan transparansi pelayanan.
Selain konektivitas, pertemuan turut membahas penguatan integrasi kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) dengan pelabuhan, jaringan jalan, wilayah penyangga (hinterland), serta pusat distribusi. Integrasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan arus barang, menarik investasi, dan menurunkan biaya logistik di Pulau Bintan.
Dalam dokumen pembahasan Komisi VI DPR RI, biaya logistik nasional disebut mencapai sekitar 24 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, aktivitas ekonomi Kepri masih terkonsentrasi di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang sehingga pemerataan infrastruktur logistik hingga pulau-pulau kecil menjadi salah satu tantangan yang perlu ditangani secara berkelanjutan.
Ansar berharap kunjungan kerja tersebut dapat memperkuat dukungan pemerintah pusat dan BUMN terhadap kebutuhan konektivitas Kepri, termasuk melalui perencanaan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan.
“Kami berharap hasil pertemuan ini dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan kolaborasi yang berkelanjutan. Kepri membutuhkan sistem transportasi dan logistik yang terintegrasi agar distribusi barang semakin lancar, biaya dapat lebih efisien, dan kesenjangan harga antarwilayah bisa dikurangi,” katanya.
Nurdin menambahkan, penguatan konektivitas dan infrastruktur logistik harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sinergi antara Pelindo, pemerintah daerah, kementerian terkait, ASDP, PELNI, dan BUMN lainnya perlu terus diperkuat. (Red)
