MaklumatKepri.Com. Sejumlah elit Partai NasDem bereaksi keras terhadap cover Majalah Tempo yang menampilkan Ketua Umum Surya Paloh terkait laporan wacana merger NasDem dengan Partai Gerindra pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Jakarta- Sejumlah elite Partai NasDem melontarkan kritik keras terhadap sampul Majalah Tempo yang menampilkan Ketua Umum Surya Paloh dalam laporan mengenai wacana penggabungan NasDem dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Tak hanya mempermasalahkan tampilan sampul, mereka juga menyoroti isi laporan serta penggunaan istilah merger dalam pemberitaan tersebut. Reaksi itu berujung pada aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah kader di depan kantor Tempo pada Selasa (14/4), sekaligus menuntut adanya permintaan maaf.
Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino, menilai visual pada sampul tersebut telah merendahkan sosok Ketua Umumnya.
Ia menyampaikan bahwa Surya Paloh selama ini terbuka terhadap kritik. Namun demikian, menurutnya kritik seharusnya disampaikan secara substansial, bukan melalui pendekatan visual yang berpotensi merendahkan.
“Kritik boleh keras. Tapi etika tetap harus jadi batas. Jangan sampai kebebasan berubah menjadi kehilangan arah,” katanya.
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, juga menolak penggunaan istilah merger dalam laporan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Surya Paloh hanya menggagas konsep political block atau blok politik.
Willy menilai penggunaan istilah merger menunjukkan kelemahan pemahaman dalam literatur politik, mengingat Indonesia memiliki sejarah panjang terkait blok politik maupun fusi sejak masa Orde Lama hingga Orde Baru.
“Pemahamannya jangan merger dong, Ini orang yang nggak baca, orang yang nggak memiliki literatur politik,” ujarnya, Senin (13/4).
Di sisi lain, Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi NasDem, Martin Manurung, menilai laporan Tempo, baik di majalah maupun siniar, sebagai bentuk kebebasan pers yang dinilai berlebihan. Ia pun mendesak Dewan Pers untuk segera turun tangan.
Menurut Martin, laporan tersebut tidak memenuhi standar verifikasi yang ketat dan berpotensi merendahkan martabat seseorang.
“Dalam situasi seperti ini, Dewan Pers, sebagai wasit di lapangan jurnalistik, sangat penting untuk masuk tanpa harus menunggu adanya pelaporan,” ujar Martin.
Respons serupa juga datang dari kader NasDem di daerah. Ketua DPW NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, secara tegas menolak penggunaan istilah merger dalam isu penggabungan partainya dengan Gerindra, sekaligus membantah adanya wacana tersebut.
Ia menyebut istilah merger dianggap merendahkan Ketua Umum DPP NasDem, Surya Paloh. Aspirasi tersebut disampaikan oleh perwakilan kader dari berbagai daerah di Sumatera Utara yang datang ke Medan.
Selain itu, Iskandar menegaskan bahwa hingga kini tidak ada pembahasan terkait peleburan atau penggabungan NasDem dengan partai lain, termasuk Gerindra. Ia menegaskan bahwa NasDem dibentuk sebagai wadah perjuangan politik, bukan untuk diperjualbelikan.
“Tapi memang tidak ada pembicaraan bahwasanya NasDem itu akan dilebur, akan diakuisisi, atau dibeli oleh pihak-pihak lain. NasDem didirikan bukan untuk dijual, tapi memperjuangkan rakyat Indonesia melalui seluruh kader yang ada di Partai NasDem,” ujarnya.
