Maklumatkepri.com. Kepri – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat sistem keamanan siber guna mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital yang aman dan andal.
Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Insiden Siber Tahun 2026 yang dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Provinsi Kepri, Sardison di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), berlangsung 5–7 Mei 2026.
Dalam sambutannya Sardison mengapresiasi Diskominfo Kepri yang menginisiasi kegiatan ini.
“Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri sangat penting dalam menjaga keamanan data dan sistem pemerintahan berbasis digital,” ujar Sardison.
Menurutnya, keberadaan TTIS menjadi semakin penting di tengah meningkatnya ancaman dan gangguan siber yang dapat berdampak terhadap pelayanan publik maupun jalannya sistem pemerintahan.
“Keberadaan TTIS diharapkan mampu menjadi solusi dalam menangani berbagai potensi insiden siber yang dapat terjadi sewaktu-waktu,” katanya.
Melalui bimtek tersebut, Sardison berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis dalam mendeteksi, menangani, hingga memulihkan sistem apabila terjadi gangguan siber.
“Gerak cepat, antisipatif, serta kemampuan pemulihan sistem menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan data dan sistem pemerintahan,” tegasnya.
Menjaga Keamanan Data
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kepri, Hendri Kurniadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program penanganan insiden siber pada pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi dan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani insiden siber pada sistem informasi pemerintahan,” ujar Hendri.
Ia menambahkan, melalui bimtek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah berbagai pelanggaran maupun gangguan siber yang dapat mengganggu sistem pemerintahan.
“Khususnya dalam menjaga keamanan data serta penanganan yang cepat dan tepat apabila terjadi insiden siber pada sistem TIK pemerintahan,” tambahnya.
Hendri juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026, Diskominfo Provinsi Kepri bersama Tim TTIS telah menangani delapan insiden siber pada pengelolaan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
“Melalui kegiatan ini diharapkan pemahaman dan kemampuan penanganan insiden siber dapat semakin meningkat sehingga sistem pemerintahan digital di Kepri semakin aman dan tangguh,” tutup Hendri.
Sementara itu, mewakili Direktur BSSN, Andri Pancoro menyampaikan apresiasi kepada Diskominfo Kepri atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Kami berharap melalui bimtek ini dapat tercipta ekosistem keamanan siber yang semakin baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembentukan TTIS di Provinsi Kepri diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan, mitigasi, serta penanganan berbagai insiden siber di lingkungan pemerintahan daerah.
“Penanganan insiden siber tidak hanya menjadi bagian dari program pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bagian dari program nasional,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan materi dan pemahaman terkait penanganan insiden siber, tetapi juga mengikuti simulasi dan praktik penanganan insiden siber secara langsung.
Bimtek diikuti oleh Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Diskominfo Provinsi Kepri serta kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau, baik secara luring maupun daring melalui Zoom Meeting.
Sumber: MC Kepri
Redaksi: EL
Editor : AKM
