Maklumatkepri.com. Langsa-Tokoh muda Aceh yang juga Ketua Umum Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PRIMA DMI) Kota Langsa, Teuku Muhammad Al Azmi, S.Sos, meminta Pemerintah Aceh memperbaiki dan memperkuat komunikasi publik di tengah berbagai dinamika serta gejolak politik yang terjadi belakangan ini.
Menurutnya, komunikasi publik pemerintah harus dikelola secara terukur, terarah, transparan, dan berorientasi pada solusi, sehingga mampu memberikan kejelasan informasi sekaligus menumbuhkan harapan di tengah masyarakat.
“Komunikasi publik bukan semata-mata menyampaikan informasi kepada masyarakat. Lebih dari itu, komunikasi publik harus mampu membangun pemahaman, menghadirkan kepastian, serta menumbuhkan kepercayaan dan niat baik antara pemerintah dengan masyarakat,” ujar TM Al Azmi.
Ia menilai, kepercayaan publik merupakan salah satu fondasi penting dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah. Sebagus apa pun program yang dirancang, kata dia, akan sulit mendapatkan dukungan masyarakat apabila tidak disertai komunikasi yang baik.
“Tanpa komunikasi publik yang baik, program-program pemerintah berpotensi kehilangan makna dan bahkan menjadi sia-sia karena masyarakat tidak mendapatkan pemahaman yang utuh. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan dikomunikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan ruang spekulasi,” katanya.
Soroti Carut-Marut Informasi SK Plh Gubernur Aceh
TM Al Azmi juga menyoroti carut-marutnya informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait Surat Keputusan (SK) Plh Gubernur Aceh. Menurutnya, persoalan yang menyangkut pemerintahan dan kepemimpinan daerah harus mendapatkan penjelasan resmi dan terbuka dari pihak yang berwenang.
“Termasuk terkait informasi mengenai SK Plh Gubernur Aceh, pemerintah harus memberikan penjelasan yang terang kepada publik. Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang simpang siur, apalagi informasi yang tidak benar. Ketika pemerintah tidak memberikan penjelasan yang memadai, ruang tersebut akan diisi oleh spekulasi dan berbagai narasi yang belum tentu memiliki dasar,” tegasnya.
Menurutnya, dalam situasi seperti ini pemerintah harus mampu menjadi sumber informasi utama yang kredibel. Klarifikasi tidak harus dilakukan dengan narasi yang panjang, tetapi harus jelas, faktual, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat.
“Kalau memang ada dokumen, keputusan, atau kebijakan yang perlu dijelaskan kepada publik, sampaikan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.
Juru Bicara Pemerintah Harus Adaptif
Selain itu, TM Al Azmi meminta Gubernur Aceh memperkuat kompetensi para juru bicara dan perangkat komunikasi pemerintah. Menurutnya, tantangan komunikasi publik saat ini jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu.
“Kami juga meminta Gubernur Aceh untuk memperkuat kompetensi para juru bicara pemerintah. Mereka harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, memahami karakter komunikasi digital, mampu merespons isu secara cepat, serta memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara sederhana tetapi tetap akurat,” katanya.
Ia menilai, juru bicara pemerintah tidak cukup hanya mampu menyampaikan agenda dan program. Mereka juga harus memiliki kemampuan manajemen isu, komunikasi krisis, literasi digital, verifikasi informasi, serta kemampuan menghadapi disinformasi dan konten berbasis Artificial Intelligence (AI).
“Di era digital, kecepatan informasi sangat tinggi. Karena itu, pemerintah juga harus memiliki sistem komunikasi yang cepat dan terkoordinasi. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi dari sumber lain lebih dahulu, sementara pemerintah baru memberikan klarifikasi ketika isu sudah berkembang luas,” tambahnya.
Pemerintah Harus Hadir Memberikan Kepastian
TM Al Azmi juga menyoroti banyaknya dinamika dan persoalan yang berkembang di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, pemerintah perlu hadir memberikan penjelasan secara cepat, terbuka, dan proporsional agar masyarakat tidak berada dalam kebingungan maupun menerima informasi yang belum tentu benar.
“Di tengah banyaknya persoalan dan kekacauan informasi yang terjadi belakangan ini, idealnya Pemerintah Aceh memperkuat komunikasi publik. Masyarakat jangan dibiarkan mencari-cari sendiri informasi dan kesimpulan. Pemerintah harus hadir memberikan penjelasan yang jelas, objektif dan menenangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, komunikasi publik yang dikelola dengan baik akan semakin penting di era digital. Arus informasi yang sangat cepat, ditambah maraknya konten berbasis Artificial Intelligence (AI), membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang benar, keliru, maupun informasi yang sengaja direkayasa.
Karena itu, menurut TM Al Azmi, pemerintah tidak cukup hanya aktif menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu membangun ekosistem komunikasi yang kredibel, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Di era digital dan maraknya konten AI, pemerintah harus lebih cepat dan lebih aktif memberikan informasi yang valid. Jangan sampai ruang informasi publik justru lebih banyak diisi oleh spekulasi, potongan informasi, atau narasi yang tidak memiliki dasar,” ujarnya.
TM Al Azmi berharap Pemerintah Aceh menjadikan komunikasi publik sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan, bukan sekadar aktivitas pelengkap.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan hanya informasi, tetapi juga kepastian dan harapan. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa setiap persoalan memiliki jalan keluar dan setiap kebijakan memiliki tujuan yang jelas untuk kepentingan masyarakat Aceh,” pungkasnya. (Red)
