Maklumatkepri.com. Kota Tanjungpinang – Menyikapi perkembangan inflasi nasional yang masih dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan sektor jasa, Pemerintah Kota Tanjungpinang terus memperkuat langkah-langkah strategis pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang dilaksanakan secara hybrid oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bersama seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Rapat dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir dan diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Wali Kota Tanjungpinang. Rapat dihadiri Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, beserta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait, Selasa (05/05/2026).
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menjelaskan bahwa inflasi nasional yang masih ditopang oleh kelompok makanan, minuman, serta sektor jasa harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup bersifat administratif, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tomsi Tohir juga meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah agar lebih tepat sasaran, memperkuat koordinasi dengan distributor serta pelaku usaha guna menjaga kelancaran pasokan, serta melakukan pemantauan harga harian secara konsisten sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi di daerah. Ia menegaskan bahwa setiap daerah perlu merumuskan solusi yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjungpinang Elfiani Sandri menyampaikan bahwa kondisi inflasi nasional menjadi referensi penting bagi daerah, termasuk Tanjungpinang yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Tekanan inflasi di Kota Tanjungpinang umumnya dipengaruhi oleh harga bahan pokok, biaya distribusi, serta sektor jasa. Karena itu, solusi pengendalian inflasi harus diarahkan pada penguatan pasokan, distribusi, dan keterjangkauan harga,” ujar Elfiani.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah dan akan terus memperkuat sejumlah langkah ke depan, di antaranya pelaksanaan operasi pasar dan bazar murah secara berkelanjutan, penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama instansi vertikal, distributor, dan pelaku usaha, serta pemantauan harga dan ketersediaan barang secara rutin di pasar-pasar.
Selain itu, Pemko Tanjungpinang juga mendorong pemanfaatan potensi lokal dan efisiensi distribusi sebagai bagian dari solusi jangka menengah untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Kami memastikan kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga antisipatif, agar stabilitas harga dapat terjaga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi,” tegasnya.
Sumber: Diskominfo TPI
Editor: AKM
Redaksi: EL
