Maklumatkepri.com. Kota Tanjungpinang – Hampir lima tahun Ngatimah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Uang bantuan itu dulu dipakainya untuk membeli beras dan memenuhi kebutuhan sekolah kedua anaknya.
Kini, perempuan 50 tahun itu sudah tidak lagi menjadi penerima PKH. Usaha bakso yang dirintis bersama suaminya, Sukarno (56), membuat kehidupan keluarganya berubah. Mereka bahkan sudah memiliki rumah sendiri dan mulai menyisihkan rezeki untuk berbagi kepada sesama.
Perjalanan itu tidak singkat. Sebelum memiliki rumah, Ngatimah dan keluarganya enam kali berpindah kontrakan. Sukarno yang sebelumnya bekerja sebagai tukang bangunan juga harus berhenti karena tangannya mengalami masalah setelah sering terkena semen.
Keluarga itu kemudian mencoba berjualan bubur keliling. Namun, pekerjaan tersebut cukup menguras tenaga karena harus bangun sejak pukul 03.00 WIB.
Mereka lalu beralih membuat dan menjual bakso. Awalnya, bakso dijajakan secara keliling. Usaha itu kemudian berkembang hingga mereka memiliki tempat berjualan yang tidak jauh dari rumah.
“Memang dulu masih susah. Suami kerja bangunan, tidak tahan kena semen, kulit tangan rusak. Kami coba jualan bubur keliling, capek juga karena harus bangun jam 3 subuh. Setelah itu belajar bikin bakso dan berjualan keliling,” cerita Ngatimah saat ditemui di rumahnya di Jalan Kijang Lama, Gang Putri Balqis 3, Kelurahan Melayu Kota Piring, Tanjungpinang, Selasa (18/8/2026).
Dari usaha tersebut, penghasilan keluarga mulai membaik. Pada 2025, Ngatimah dan Sukarno bisa membeli tanah dan membangun rumah sendiri.
“Alhamdulillah, sekarang tidak bayar sewa rumah lagi. Dulu sampai enam kali pindah kontrakan, capek juga. Sekarang sudah punya tanah dan rumah sendiri,” ujarnya.
Bagi Ngatimah, bantuan PKH tetap memiliki arti dalam perjalanan keluarganya. Saat masih kesulitan, bantuan tersebut digunakan untuk membeli beras dan memenuhi kebutuhan sekolah anak.
“Dulu waktu susah, saya berterima kasih dapat bantuan PKH. Bisa membantu beli beras dan kebutuhan anak sekolah,” katanya.
Kini kedua anaknya sudah tumbuh besar. Anak pertama bekerja sebagai guru di SMA As-Sakinah, sedangkan anak keduanya baru lulus dari SMK Negeri 4 Tanjungpinang.
Setelah merasa mampu memenuhi kebutuhan keluarga dari hasil usaha, Ngatimah memilih keluar dari kepesertaan PKH. Ia berharap penerima bantuan yang sudah mampu juga bersedia mandiri dan memberi kesempatan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.
“Harus giat bekerja dan usaha, jangan hanya mengharapkan bantuan. Kalau bisa mandiri, tidak lagi menunggu bantuan,” pesannya.
Keluar dari penerima bantuan bukan berarti Ngatimah berhenti berbagi. Saat memiliki rezeki lebih, ia rutin mengeluarkan zakat dan membagikan makanan kepada warga, terutama saat Ramadan.
“Alhamdulillah, kalau ada rezeki selalu memberi zakat. Waktu puasa juga masak dan dibagi-bagikan,” tuturnya.
Kisah Ngatimah menjadi salah satu contoh graduasi mandiri penerima bansos di Tanjungpinang. Ketua Tim Pendamping Sosial PKH Kota Tanjungpinang M Junaidi mengatakan pendamping terus mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) yang kondisi ekonominya sudah berubah untuk keluar dari kepesertaan.
Di Tanjungpinang terdapat 23 pendamping sosial PKH yang tersebar di empat kecamatan. Edukasi kepada KPM dilakukan melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) yang digelar setiap bulan di masing-masing kelompok.
“Di situlah kami edukasi masyarakat. Kalau sudah punya penghasilan lebih, rezekinya lebih, kami dorong untuk mundur sebagai peserta PKH,” jelas Junaidi.
Pendamping juga mengenalkan program pemberdayaan agar penerima bansos memiliki usaha dan penghasilan sendiri. Salah satunya melalui program pemberdayaan sosial ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial yang mensyaratkan penerimanya keluar dari kepesertaan bansos PKH setelah mendapat bantuan usaha.
Tahun ini, pendamping PKH Tanjungpinang mengejar target graduasi yang ditetapkan Kementerian Sosial. Setiap pendamping ditargetkan menggraduasikan sedikitnya 24 KPM dalam setahun.
“Januari sampai saat ini yang graduasi mandiri 113. Yang siap untuk graduasi sudah tanda tangan surat pernyataan mau graduasi atau mundur dari kepesertaan,” sebut Junaidi.
Proses graduasi mandiri dimulai dari edukasi. KPM yang bersedia keluar dari kepesertaan menandatangani surat pernyataan yang diketahui lurah. Surat tersebut kemudian diunggah ke sistem SIKS-NG untuk diproses dan menunggu persetujuan pemerintah pusat. Setelah disetujui, kepesertaan bantuan dihentikan.
Junaidi mengakui tidak semua KPM yang dinilai sudah mampu langsung bersedia keluar. Sebagian masih menganggap bantuan pemerintah sebagai rezeki yang harus terus diterima.
Data penerima bansos terus diperbarui. Jika ditemukan penerima yang dinilai sudah tidak layak, pendamping bersama instansi terkait dapat melakukan asesmen ulang untuk melihat kondisi ekonomi dan aset yang dimiliki.
Ia berharap KPM yang sudah lebih dari lima tahun menerima bantuan atau kondisi ekonominya telah berubah, seperti anak sudah bekerja maupun penghasilan keluarga meningkat, bersedia mengikuti langkah Ngatimah.
“Kami harapkan yang sudah cukup mampu bisa berbesar hati untuk mundur dari kepesertaan bansos. Kalau masih membutuhkan bantuan untuk usaha, bisa mengajukan bantuan usaha supaya bisa mandiri,” ucap Junaidi.
Menurutnya, keputusan keluar dari kepesertaan bansos juga membuka kesempatan bagi keluarga lain yang kondisinya lebih membutuhkan.
“Bagaimanapun ada kuota bansos. Selama yang sudah mampu masih bertahan, kasihan yang di bawah-bawah yang belum menerima. Kami harapkan mereka bisa berbesar hati untuk mundur dari kepesertaan bansos,” pungkasnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Endang Susilawati menyampaikan graduasi penerima bansos juga menjadi bagian dari upaya menekan angka kemiskinan. Pemutakhiran data dilakukan bersama pendamping dan operator Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) baik di dinas sosial dan operator kelurahan se-kota Tanjungpinang, termasuk melalui asesmen terhadap penerima bantuan.
Asesmen dilakukan dengan mengisi sejumlah pertanyaan mengenai kondisi keluarga, kemudian dilengkapi dokumentasi rumah dan dokumen kependudukan. Data tersebut menjadi bahan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.
“Kalau yang sudah mampu memiliki kesadaran untuk graduasi dan keluar dari penerima bansos, itu bagus. Karena masih banyak yang tidak mampu tetapi belum mendapat kesempatan menerima bantuan,” kata Endang.
Di Tanjungpinang, jumlah penerima bansos PKH berada di kisaran 5.000 hingga 6.000 keluarga. Menurut Endang, pemutakhiran data perlu mengikuti perubahan kondisi ekonomi penerima agar bantuan dapat diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
“Semakin banyak yang graduasi, angka kemiskinan akan menurun. Masih banyak juga yang tidak mampu tetapi belum berkesempatan menerima,” tutupnya.
Sumber: MC TPI
Editor : Redaksi
